Bagi ribuan anak muda Indonesia, Kamboja awalnya terdengar seperti tanah harapan. Iklan lowongan kerja di media sosial menjanjikan gaji ribuan Dolar AS, fasilitas apartemen mewah, dan pekerjaan santai sebagai "Admin" atau "Customer Service". Namun, begitu kaki menginjakkan tanah di Sihanoukville atau Poipet, mimpi indah itu seketika berubah menjadi mimpi buruk yang mencekam.
Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berkedok kerja di perusahaan judi online dan penipuan daring (scamming) kini telah menjadi krisis kemanusiaan. Ini bukan sekadar cerita tentang tenaga kerja ilegal, melainkan tentang perbudakan modern di era digital. Mereka berangkat sebagai pencari nafkah, namun berakhir menjadi tawanan sindikat internasional.
Modus Operandi: Pancingan di Media Sosial
Sindikat ini sangat lihai memanfaatkan algoritma media sosial. Mereka menyusup ke grup-grup Facebook pencari kerja (Loker), Telegram, hingga TikTok. Iklannya dikemas sangat profesional: "Dibutuhkan Admin Slot, Gaji $800 - $1.500, Tiket Pesawat & Visa Ditanggung". Bagi pengangguran yang terdesak ekonomi, tawaran ini ibarat air di gurun pasir.
Calon korban biasanya tidak dipungut biaya sepeserpun di awal. Inilah yang membuat mereka yakin. Padahal, biaya keberangkatan tersebut nantinya akan dihitung sebagai "utang" yang mengikat leher mereka. Begitu sampai di lokasi, paspor ditahan, dan mereka dipaksa menandatangani kontrak kerja dalam bahasa yang seringkali tidak mereka pahami.
Realita Pekerjaan: Menipu Bangsa Sendiri
Sesampainya di sana, pekerjaan "Admin" yang dijanjikan ternyata adalah menjadi operator penipuan (scammer). Tugas mereka adalah membuat akun palsu di media sosial, menyamar sebagai orang kaya atau wanita cantik, dan menipu korban—yang ironisnya, seringkali adalah orang Indonesia juga.
Ada berbagai jenis skema penipuan yang dijalankan, mulai dari Love Scamming (penipuan asmara), investasi bodong kripto, hingga judi online. Para pekerja dipaksa menipu dengan target nominal tertentu setiap harinya. Hati nurani mereka dimatikan paksa demi bertahan hidup.
Neraka di Balik Tembok Tinggi
Tempat kerja mereka bukanlah kantor biasa, melainkan komplek gedung bertingkat yang dikelilingi pagar kawat berduri dan dijaga pria bersenjata. Mereka dilarang keluar dari area tersebut (compound). Akses komunikasi dibatasi, dan setiap gerak-gerik diawasi oleh kamera CCTV serta mandor yang beringas.
Jam kerja yang diterapkan sangat tidak manusiawi, rata-rata 12 hingga 16 jam sehari tanpa hari libur. Mereka diperlakukan layaknya mesin pencetak uang. Kelelahan fisik dan mental adalah makanan sehari-hari, namun istirahat adalah kemewahan yang mahal harganya.
Sanksi Brutal: Dari Denda hingga Setrum
Apa yang terjadi jika target tidak tercapai? Siksaan. Mulai dari hukuman fisik ringan seperti push-up ratusan kali, jemur di bawah matahari, hingga penyiksaan sadis. Laporan dari korban yang selamat menyebutkan adanya penggunaan alat setrum listrik, pemukulan dengan tongkat bisbol, hingga pengurungan di "ruang gelap" tanpa makan.
Selain siksaan fisik, ada juga denda finansial. Jika melakukan kesalahan kecil, gaji mereka dipotong. Akibatnya, alih-alih mendapatkan gaji dolar, banyak pekerja justru malah menumpuk utang kepada perusahaan. Utang inilah yang dijadikan alasan sindikat untuk tidak melepaskan mereka.
Jual Beli Manusia Antar Perusahaan
Kenyataan paling mengerikan adalah praktik jual beli pekerja. Jika seorang pekerja dianggap tidak produktif atau "membangkang", mereka tidak dipulangkan, melainkan dijual ke perusahaan judi online lain dengan harga ribuan dolar. "Harga" ini kemudian ditambahkan ke beban utang si pekerja.
Satu korban bisa dipindah-tangkan hingga 3-4 kali. Semakin sering mereka dijual, semakin besar utang yang harus mereka bayar untuk bisa bebas. Ini adalah lingkaran setan perbudakan yang membuat korban merasa putus asa dan tidak memiliki jalan keluar.
Mengapa Kamboja?
Kamboja menjadi surga bagi sindikat ini karena regulasi perjudian yang longgar di masa lalu dan lemahnya penegakan hukum di wilayah tertentu. Banyak bos-bos besar judi online (seringkali berasal dari Tiongkok) memindahkan operasi mereka ke sana setelah Tiongkok memperketat aturan.
Korupsi dan suap diduga memuluskan operasi ilegal ini. Komplek-komplek judi tersebut seringkali beroperasi secara terbuka, namun sulit ditembus oleh aparat hukum biasa karena dilindungi oleh oknum berpengaruh setempat.
Visa Turis: Celah Hukum yang Mematikan
Hampir semua korban diberangkatkan menggunakan Visa Turis atau Bebas Visa Kunjungan ASEAN. Ini membuat status mereka di Kamboja adalah pelancong, bukan pekerja. Ketika terjadi masalah, mereka tidak dilindungi oleh Undang-Undang Ketenagakerjaan Kamboja.
Status ilegal ini juga menyulitkan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) untuk memberikan bantuan hukum secara cepat. Sindikat tahu betul celah ini dan memanfaatkannya untuk mengintimidasi korban dengan ancaman akan dilaporkan ke polisi imigrasi dan dipenjara.
Peran KBRI dan Tantangan Diplomasi
KBRI Phnom Penh sebenarnya telah bekerja keras. Ribuan WNI telah berhasil diselamatkan dan dipulangkan. Namun, jumlah korban yang datang jauh lebih cepat daripada proses pemulangan. Setiap hari, puluhan WNI baru mendarat di bandara Phnom Penh, tidak sadar akan nasib yang menanti.
Proses penyelamatan (rescue) membutuhkan koordinasi dengan Kepolisian Nasional Kamboja. Birokrasi antarnegara memakan waktu, sementara nyawa korban di dalam compound terancam setiap detiknya. Ini adalah tantangan diplomasi yang sangat pelik.
Trauma Berkepanjangan Para Penyintas
Mereka yang berhasil pulang tidak serta merta bebas. Trauma psikologis (PTSD) menghantui mereka. Bayangan penyiksaan, rasa bersalah karena telah menipu orang lain, dan ketakutan akan ancaman sindikat membuat banyak penyintas menarik diri dari lingkungan sosial.
Banyak dari mereka pulang tanpa uang sepeserpun, bahkan meninggalkan utang di kampung halaman yang dulu dipinjam untuk modal berangkat. Rasa malu kepada keluarga dan tetangga seringkali menjadi beban mental tambahan yang berat.
Pentingnya Edukasi Digital
Akar masalah ini adalah kombinasi antara kemiskinan dan minimnya literasi digital. Masyarakat perlu diedukasi bahwa bekerja ke luar negeri memiliki prosedur resmi. Ciri paling mudah: jika berangkat kerja ke luar negeri tapi pakai visa turis, itu pasti ilegal dan berbahaya.
Pemerintah melalui BP2MI (Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia) terus mengkampanyekan prosedur resmi. Namun, jangkauan edukasi ini harus sampai ke desa-desa, tempat di mana kantong-kantong rekrutmen ilegal beroperasi.
Apa yang Harus Dilakukan Jika Terjebak?
Bagi yang terlanjur terjebak, atau memiliki keluarga yang terjebak, langkah pertama adalah melapor ke KBRI melalui saluran hotline resmi atau lewat aplikasi "Safe Travel" Kemlu. Jangan memprovokasi penyekap. Kumpulkan bukti lokasi (share location) secara diam-diam jika memungkinkan.
Keluarga di Indonesia juga harus segera melapor ke kepolisian setempat dan Direktorat Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri. Jangan gegabah mentransfer uang tebusan tanpa koordinasi dengan pihak berwenang, karena seringkali uang hilang tapi korban tidak dilepas.
Kesimpulan: Tidak Ada Sukses Instan
Kasus di Kamboja adalah tamparan keras bagi kita semua. Keinginan untuk sukses dan kaya raya secara instan seringkali membutakan logika. Gaji besar tanpa kualifikasi pendidikan atau skill khusus adalah hal yang mustahil (too good to be true).
Mari saling menjaga. Jika melihat teman atau saudara hendak berangkat kerja ke luar negeri dengan jalur yang mencurigakan, cegahlah. Satu peringatan dari Anda bisa menyelamatkan satu nyawa dari jeruji perbudakan modern.
Berikut adalah rujukan berita valid mengenai kasus TPPO di Kamboja: